Ini Penyebab Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Pontianak Mengalami Stagnasi

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi menyampaikan bahwa telah terjadi stagnasi pelayanan tera dan tera ulang di Kota Pontianak yang disebabkan belum tuntasnya proses penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) sub urusan Metrologi Legal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kota Pontianak.

“Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka terdapat pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya dalam pembagian sub urusan metrologi legal yakni penyelenggaraan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten,” tuturnya, Selasa (30/1).

Dirinya menuturkan, seharusnya setelah tanggal 2 Oktober 2016, pemerintah Kota Pontianak telah melaksanakan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan. Namun karena belum tuntasnya proses penyerahan P3D tersebut maka pelayanan tera dan tera ulang mengalami stagnasi, sehingga pengguna layanan di Kalimantan Barat harus mengajukan permohonan tera dan tera ulang ke Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Wilayah III Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil kajian sistemik Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat disimpulkan bahwa penyebab stagnasi pelayanan tera dan tera ulang di Kota Pontianak, karena belum diserahkannya gedung kantor Kemetrologian Legal yang berada di Jalan Gusti Sulung Lelanang Nomor 1, Pontianak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kota Pontianak.

“Akibatnya, Pemerintah Kota Pontianak belum dapat memenuhi persyaratan pemberian Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera Tera Ulang (SKKPTTU) dan cap tanda tera dari Kementerian Perdagangan RI. Padahal gedung dan alat- alat tera di dalamnya tersebut termasuk dalam aset proses penyerahan P3D urusan Metrologi Legal,” pungkasnya.

(Sukardi/Faisal)

Related Posts