Ombudsman Kalbar Laporkan Permasalahan Perpusda ke Pj Gubernur

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan laporan mengenai permasalahan Perpusda Kalimantan Barat kepada Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Dodi Riyadmadji bersama jajarannya pada Senin (29/1).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi, menuturkan, munculnya permasalahan diawali dengan terbitnya surat Menteri Dalam Negeri Nomor:061.1/9037/SJ tanggal 07 Desember 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat, perihal rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ada 11 UPTD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak rekomendasikan, salah satunya UPTD Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat.

“Dalam surat tersebut menegaskan, apabila pembentukan UPTD tersebut tidak sesuai maka kebijakan Gubernur Kalimantan Barat terkait pembentukan UPTD dimaksud dinyatakan tidak sah. Hal inilah yang ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Pergub Kalimantan Barat Nomor 131 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pencabutan Pergub Nomor 56 tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya, Selasa (30/1).

Dirinya menuturkan, mewakili Penjabat Gubernur Kalbar, Suherman Selaku Plt. Kabiro Hukum Pemprov Kalimantan Barat menyatakan bahwa rekomedasi tersebut sifanya final, sehingga Pemprov harus membuat kebijakan segera.

“Di sisi lain, ada mis komunikasi antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Kepala UPTD Perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan menganggap penutupan dilakukan secara sepihak,” katanya.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengharapkan agar permasalahan administrasi, dan keorganisasian jangan menghambat proses pelayanan.

“Seharusnya sebelum mengeluarkan Pergub Pencabutan, perlu dilakukan persiapan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, seperti stagnasi pelayanan yang saat ini terjadi. Karena Peraturan Gubernur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, tidak mengatur secara eksplisit mengenai operasional UPT Perpustakaan,”katanya.

Menurutnya, tindakan penutupan sementara pelayanan di perpustakaan dikarenakan adanya ketidakjelasan aturan, dan tupoksi pasca dikeluarkannya Pergub Pencabutan UPT Provinsi Kalimantan Barat. Di sisi lain Kepala UPT Perpustakaan menjadi Kuasa Pemegang Anggaran (KPA), namun tidak memiliki kewenangan karena tupoksinya telah dihapus.

“Menyikapi permasalahan ini, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat akan mengadakan rapat bersama dengan jajaran instansi terkait, dan melakukan penelitian serta penyelesaian atas permasalahan tersebut. Atas permasalahan yang sama Penjabat Gubernur Kalimantan Barat juga akan dipanggil DPRD Provinsi Kalimantan Barat,” pungkasnya.

(Sukardi/Faisal)

Related Posts