Ini Sembilan Pernyataan Sikap pada Aksi Damai Tangkal Hoaks

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Hoaks atau kabar bohong menjadi tantangan era ini. Tidak hanya bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, namun juga bagi seluruh elemen masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.

Sebuah keniscayaan, segala bentuk informasi sangat mudah diakses oleh masyarakat. Tidak perlu waktu lama, segala informasi dapat diterima dalam waktu hitungan detik melalui perangkat teknologi. Tidak peduli tua atau muda, pria atau wanita. Sasaran hoaks juga tidak memandang latar belakang profesi.

Namun, tidak semua informasi itu bisa dipertanggungjawabkan dan dipastikan keabsahannya. Tidak semua informasi yang didapatkan adalah sebuah fakta. Terkadang ada informasi bersifat sumir dan menyesatkan berseliweran bebas di dunia maya.

Mayoritas informasi itu disebarkan melalui media sosial, khususnya aplikasi chatting seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya. Lantas, diikuti situs website di posisi kedua. Tidak jarang pula informasi berisi provokasi bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan ujaran kebencian dijumpai di media sosial.

Di media sosial, informasi seperti ini tentunya sangat meresahkan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan hoaks dapat digunakan oleh segelintir orang untuk mendapatkan tujuan dan kepentingan tertentu.

Terlebih jelang tahun-tahun politik tahun 2018, khususnya Kalbar. Isu SARA dan ujaran kebencian yang dilontarkan ke media sosial melalui artikel berita dari sumber tak terpercaya bisa berpotensi memecah belah kehidupan bangsa dan negara.

Media saat ini terlihat tidak berdaya dan kalah saing melawan banjirnya informasi melalui media sosial. Padahal, media punya peran strategis dalam upaya memberikan klarifikasi melalui prinsip, standar dan kode etik jurnalistik.

Fakta lain, kesadaran masyarakat dan budaya literasi masyarakat sebagai pengguna media sosial masih rendah. Ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku dan penyebar hoaks yang jauh dari semangat keberagaman dan lebih mengarah kepada sikap intoleransi.

Untuk itu perlu langkah tegas dan upaya bersama, karena hoaks merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Banyak kasus konflik terjadi di wilayah Indonesia yang dipicu oleh hoaks.

Kita tidak ingin bangsa Indonesia terpecah dan dikacaukan oleh hoaks. Terutama bagi generasi muda yang menjadi penerus bangsa di masa depan. Budaya bijak bermedsos dan merawat akal sehat harus selalu ditanamkan dalam mindset.

Hal ini menjadi latar belakang Aliansi Masyarakat Peduli Informasi (AMPI) Kalbar mengaungkan dan menggelorasisasikan semangat anti hoaks, lawan hoaks dan tangkal hoaks. Sebab, kita tidak bisa hanya berharap kepada pemerintah, aparat penegak hukum dan jurnalis. Perlu peran serta seluruh elemen masyarakat melawan hoaks.

Oleh karena itu, kami masyarakat berbagai elemen yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Informasi (AMPI) Kalbar pada hari ini menyatakan sikap dan berkomitmen :

Pertama, menolak dan melawan berbagai bentuk hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan isu SARA yang dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Kedua, mengajak seluruh masyarakat khususnya Kalimantan Barat untuk tidak menjadi pelaku atau penyebar hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan isu SARA.

Ketiga, mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita dan informasi yang diterima melalui media sosial, serta kedepankan langkah klarifikasi sebelum membagikan informasi di media sosial.

Keempat, meminta masyarakat bijak, beretika dan bermoral saat menggunakan media sosial dengan senantiasa lakukan check and cross check saat menerima informasi.

Kelima, mengajak masyarakat menjadi garda terdepan dalam upaya menangkal dan melawan hoaks dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keenam, meminta insan pers dan media massa baik cetak maupun elektronik satukan langkah lawan dan tangkal hoaks. Melalui optimalisasi aktivitas jurnalistik dengan menghasilkan produk jurnalistik sesuai prinsip, standar dan kode etik.

Ketujuh, mendesak pemerintah, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan memaksimalkan pencegahan dan penindakan hoaks melalui satuan tugas dan sub organ yang dibentuk internal maupun eksternal atau koordinasi lintas sektoral.

Kedelapan, mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah mengambil langkah tegas bagi pelaku atau penyebar hoaks dengan implementasi jerat hukum sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

Kesembilan, mendesak pemerintah dan instansi terkait lainnya berupaya ekstra menanamkan kesadaran dan budaya literasi tinggi kepada masyarakat baik kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

(Sukardi/Faisal)

Related Posts