BEM Untan Adakan Diskusi Tentang Masa Depan KPK Pasca Penetapan RUU KPK

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura telah mengadakan agenda “SMART” dengan konsep diskusi yang mengangkat tema “Masa Depan KPK Pasca Penetapan Undang-Undang KPK” Kamis, 17 oktober 2019.

Ada dua pemateri yang megisi diskusi tersebut yang pertama ialah pakar hukum dari Fakultas Hukum Untan yakni Dr. Rommy Patra, S.H., M.H. (pakar hukum tata negara) dan Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. (pakar hukum pidana) dengan penjelasan berdasarkan keahlian dibidangnya tersebut. Berjalannya diskusi dipandu langsung oleh Presiden Mahasiswa Untan dan dihadiri oleh 66 orang peserta dari berbagai Universitas di Kalimantan Barat.

Dari hasil diskusi tersebut terdapat beberapa point penting yang bisa di ambil yaitu:

1.RUU KPK yang telah disahkan tidak termasuk kedalam agenda PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional) DPR sehingga dalam pembentukan nya terlalu tergesa-gesa yaitu hanya dalam waktu 13 hari. 2. Dalam pembuatannya pun tidak melibatkan publik sebagai objek hukum dari pada UU tersebut.
3. UU KPK seharus nya menguatkan independensi KPK bukan malah melemahkan fungsi kerja dari KPK itu sendiri hal tersebut dapat kita lihat dari isi pasal dalam UU KPK yang secara jelas telah melemah posisi KPK sebagai lembaga independen dalam memberantas korupsi.
4. Dasar pembentukan KPK adalah sebagai amanah dari TAP MPRS NO XI tahun 1998 tentang penghapusan KKN.
5. Seharus nya DPR dalam membuat sebuah UU harus memperhatikan alur pembentukan UU yaitu: Perencanaan, Pembahasan, Persetujuan, Pengesahan, dan Pengundangan.

Disamping itu, Presiden sebagai Badan Eksekutif harus nya merespon polemik yang terjadi sebagai akibat dari disahkan nya UU ini akan tetapi sampai hari ini sejak UU tersebut di sahkan belum ada respon apapun dari Presiden maka dari itu kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menolak UU KPK yang telah di sahkan.
2. Mendesak Presiden untuk menerbitkan PERPU pembatalan UU KPK yang telah disahkan oleh DPR
3. Mendesak pihak terkait untuk meninjau kembali UU KPK.
4. Mendesak DPR dan pihak terkait untuk melakukan pembahasan ulang terkait Revisi UU KPK bersama pakar-pakar dan Akademisi terkait dengan UU KPK tersebut.

(Rilis)

Related Posts