PMIH dan Bawaslu Kalbar Diskusikan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada

Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) Universitas Tanjungpura (Untan) bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalbar mengadakan seminar diseminasi undang-undang pemilu dan pilkada di Ruang Aula Dr Markus Lukman SH MH Magister Ilmu Hukum, Selasa (29/10/2019).

Tujuan dilaksanakannya diskusi ini untuk mencari masukan berupa pemikiran teoritis maupun praktis dari para peserta diskusi menyangkut kewenangan Bawaslu pasca keluarnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan UU nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas  UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Foto: Rektor Untan Prof Garuda Wiko dan Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman di Ruang Aula Dr Markus Lukman SH MH Magister Ilmu Hukum pada selasa (29/10/2019).

Pembicara pada seminar ini yaitu Dr. Firdaus dengan materi ” Harmonisasi produk hukum (Analisis terhadap UU Pemilu dan Pilkada), Dr. Zulkarnaen dengan materi ” Reposisi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan dalam Pemilu/Pilkada”, Ir Faisal Reza, ST, MH  dengan materi ” Posisi dan kewenangan Bawaslu menurut dua UU” dan Umi ridyawati SH, MH dengan materi ” Pemilihan serentak dan tantangan Bawaslu”.

Kegiatan ini diikuti oleh kalangan Akademisi, NGO, Partai Politik, Bawaslu Kota/Kabupaten, Kalangan Mahasiswa dari unsur BEM, DPM dan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.

Foto: Rektor Untan, Ketua Bawaslu Kalbar dan Narasumber seminar diseminasi undang-undang pemilu dan pilkada di Ruang Aula Dr Markus Lukman SH MH Magister Ilmu Hukum, Selasa (29/10/2019).

Related Posts