Nasib Petani Karet, Harga Anjlok Petani Beralih Profesi Hingga Jual Lahan

Nasib Petani Karet, Harga Anjlok Petani Beralih Profesi Hingga Jual Lahan

Thetanjungpuratimes.com – Karet merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Indonesia terutama di Kalimantan dan Sumatera. Namun, akhir-akhir ini harga karet menurun drastis yang membuat petani kebingungan bagaimana mereka menafkahi keluarganya dengan harga karet lebih murah dari harga 1 kg gula maupun beras yang membuat petani menjadi tidak berdaya dengan situasi dan kondisi tersebut.

Berbicara soal harga karet, pemerintah sebenarnya telah berupaya mengangkat nilai komoditas ini di dalam negeri. Pada akhir 2018, misalnya Presiden Joko Widodo berjanji membeli karet petani untuk kebutuhan bahan baku aspal dalam proyek infrastruktur.

Hal itu, Jokowi lakukan usai menerima curahan hati (Curhat) dari petani di Palembang bahwa harga karet yang mereka terima hanya Rp 6 ribu per kg. “Saya sudah perintahkan. Saya sampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan beli langsung dari koperasi atau petani ( Di harga Rp 7.000 – Rp 8.000 per kg),” Ucap Jokowi (25/8).

Namun, hingga sekarang harga karet belum kunjung membaik. Padahal tak hanya untuk Infrastruktur, Kementerian Perindustrian pun turun tangan. Pada awal 2019, pemerintah berjanji menunjuk BUMN dan Swasta agar menyerap harga karet petani untuk keperluan alat industri berbahan karet. Meski begitu, penurunan harga karet terus terjadi, bahkan berbanding lurus dengan penurunan volume ekspornya.

Volume ekspor karet pada semester pertama 2019 mengalami penurunan akibat kekurangan pasokan bahan baku di dalam negeri. Menurut data Gabungan Perubahan Karet Indonesia (Gapkindo), ekspor karet turun sampai 200 ribu ton sejak awal tahun hingga juni lalu.

Ketua Gapkindo Moenardji Soedargo mengatakan ada penurunan jumlah produksi dari hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Itu terjadi lantaran tanaman karet petani terjangkit wabah gugur daun atau pestalotiopsis sp sehingga berpengaruh terhadap produksi getah ynag dihasilkan.

Moenardji mengatakan dari informasi yang Ia himpun, wabah ini sudah menyerang 380 ribu hektare perkebunan karet. Jumlah itu setara 10 persen dari total lahan kebun karet di Indonesia. Ia memperkirakan luas lahan yang terjangkit terus bertambah sehingga berpotensi signifikan mempengaruhi penurunan produksi. “Sementara 2019 ini penurunan produksi (karet) minimal bisa 15 persen dari 2018. Penurunan ekuivalen dengan 540 ribu ton”, Tutur Moenardji.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono menyebut wabah ini muncul karena petani tidak mampu membeli pupuk. Akibatnya tanaman karet menjadi rentan terhadap penyakit, karena petani hanya bisa merawat seadanya atau di bawah standar.

Menurutnya ketahanan tanaman akibat ketidakmampuan petani/pekebun untuk merawat kebun sesuai standar. Hal ini utamanya karena turunnya harga karet pada level rendah dalam rentang waktu lama.

Ketua Asosiasi Petani Karet Indonesia ( Apkarindo), H. Lukman mengatakan saat ini jumlah petani karet terus menyusut karena banyak yang meninggalkan lahannya. Selain itu, ada juga petani yang mengalihkan sebagian lahan menjadi kebun sayuran. Ada juga petani yang menjual total lahannya dengan murah dan beralih pekerjaan. Alhasil perkebunan karet ada yang beralih menjadi kebun kelapa sawit dan dikuasai perusahaan besar. “Jumlah tidak sampai 70 persen dari total pekebun biasanya, sampai 3 tahun kedepan tidak sampai 50 persen”, kata Lukman

Jangankan merawat kebun. Makan saja tidak bisa. Namun tidak ada respon pemerintah, petani menunggu apakah kebijakan pemerintah masih berpihak kepada petani agar mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Menurut peneliti Cum dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santoso masalah ini tidak teratasi lantaran pemerintah salah langkah dalam mengantisipasi penurunan harga dan volume ekspor. Ia tidak heran bila usaha pemerintah dalam upaya menjaga harga karet tidak berhasil. Menurut Dwi, masalah ini berasal dari lonjakan produksi karet sejumlah 8,3 juta ton pada 2016. Jumlah ini merupakan gabungan produksi Indonesia dan Thailand sebagai penghasil utama karet.

Dwi mengatakan anjloknya ekspor karet bisa terhindar jika pemerintah bernegosiasi dengan Thailand untuk mengatur harga karet. Tanpa negosiasi, berbagai uapaya mengurangi produksi atau penyerapan karet dalam negeri bisa jadi percuma bila Thailand tetap meningkatkan produksi dan mengambil untung dari keadaan Indonesia.

Pemerintah juga terlambat mengembangkan industri hilir karet, padahal upaya jangan panjang di perlukan terutama untuk menyerap sebanyak mungkin karet dari petani. Selain menjaga harga karet ditingkat petani,

menurut Dwi penting bagi pemerintah menjaga produksi dalam negeri tidak tertinggal seperti saat ini, sehingga Thailand tidak sampai mendominasi pasar. “Bukan hanya persoalan domestik saja. Ini produksi dua negara melonjak drastis. Negosiasi negera ini amat diperlukan. bila ini terus berlanjut maka yang akan menjadi korban yang paling dirugikan adalah petani,”pungkasnya.

Seselia Serli (Mahasiswi Fisipol Ilmu Administrasi Publik)

Related Posts