Masyarakat Bertanggung Jawab Bantu Pemerintah Lawan Corona

ISMAIL mahasiswa IAP FISIP UNTAN

Saat ini pemerintah telah menetapkan status wabah Covid-19 ini sebagai bencana nasional dengan dasar sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) telah mengumumkan bahwa Covid-19 ini sebagai pandemi global.

Sebelumnya pemerintah telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk menentukan status bencana masing-masing daerahnya serta mengimbau agar masyarakat melangsungkan kegiatan belajar, bekerja dan beribadah di rumah saja. Terkait dengan masalah lockdown, dalam pidatonya presiden belum ada pikiran untuk melakukan lockdown tingkat lokal maupun nasional.

Tujuan utama dengan adanya imbauan tersebut adalah untuk meniadakan kontak fisik masyarakat diberbagai kegiatan perkumpulan yang dinilai hal itu merupakan sebab utama dalam penularan wabah Covid-19 ini. Salah satu instruksi pemerintah kepada masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 ini semakin meluas adalah dengan disiplin menerapkan social distancing atau jaga jarak dalam upaya memutus mata rantai penyebaran wabah  Covid-19 ini.

Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat tidak mengindahkan imbauan tersebut karena produk yang dikeluarkan oleh presiden hanya sebatas imbauan dan bukan kehendak hukum darurat dengan menerapkan berbagai sanksi saat melakukan pelanggaran sehingga dalam keberlangsungannya tidak memiliki daya ikat maupun daya paksa kepada masyarakat.

Ada beberapa negara yang telah mengeluarkan hukum darurat dalam upaya penanganan penyebaran wabah Covid-19 ini hingga upaya mengunci seluruh jalur keluar masuk di negara tersebut/lockdown seperti China, Italia, Arab Saudi hingga Malaysia. Dengan pertimbangan kondisi perkembangan penularan semakin meluas sehingga keputusan lockdown skala negara ini sudah seharus segera diambil.

Dengan tidak adanya kepastian sanksi dan hukum yang diberlakukan atas dasar imbauan Presiden tersebut banyak masyarakat masih belum disiplin untuk menerapkan social distancing, padahal social distancing ini merupakan salah satu cara terbaik dalam menekan laju penyebaran wabah Covid-19.

Sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan lockdown skala negara dengan melihat lonjakan suspect corona yang semakin meningkat, alangkah lebih baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sementara waktu meniadakan dan menutup area atau lokasi yang menjadi tempat perkumpulan banyak orang seperti wahana hiburan dan area wisata untuk menghindari kontak fisik antar masyarakat dengan melibatkan anggota keamanan untuk merazia setiap pihak yang melanggar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini.

Dengan adanya langkah tersebut, penerapan social distancing ini akan berjalan dengan baik karena jika kita lihat kultur warga negara Indonesia ini lebih peduli dengan aturan yang dibarengi oleh sanksi didalamnya dibandingkan dengan hanya sekedar imbauan yang tidak ada konsekuensi terhadap mereka jika mereka melakukan pelanggaran tersebut.

Beberapa waktu lalu kita bisa melihat video yang beredar di sosial media mengenai Kapolres Kubu Raya yang memohon dan bersiap untuk bersujud kepada pengunjung cafe untuk tidak berkumpul dan nongkrong saat situasi wabah saat ini. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari kepolisian yang menjalankan instruksi dari pemerintah untuk mengamankan dan melindungi masyarakatnya agar disiplin dalam menerapkan social distancing.   Bukan tidak mungkin hal tersebut akan kembali terulang diwaktu dan tempat yang sama bahkan dengan orang yang sama pula jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas dengan memberi sanksi untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi hal yang sama dan akan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat yang belum pernah melakukannya.

Pro dan kontra pasti ada dalam penerapan aturan ini, tapi disinilah peran pemerintah sebagai chief executive dalam mengambil keputusan agar kasus ini dapat segera berakhir. Terlebih lagi pada usaha kecil dan perusahaan swasta yang kemungkinan banyak tidak setuju dengan penerapan kebijakan ini. Langkah ini diambil agar Indonesia jangan sampai menerapkan kebijakan lokcdown skala negara yang mengakibatkan banyak risiko besar bagi negara.

Menurut prediksi yang dilakukan oleh Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi (P2MS) Institut Teknologi Bandung (ITB) bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia akan mencapai puncak pada minggu kedua atau ketiga bulan April dan berakhir sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni.

Prediksi dari tim peneliti ITB mengenai Covid-19 ini bisa saja berakhir lebih cepat jika kita sebagai masyarakat patuh terhadap arahan pemerintah salah satunya seperti disiplin dalam menerapkan social distancing dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini. Kita sama-sama berharap agar kasus ini cepat selesai dan Indonesia normal kembali.

Penulis: Ismail, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (IAP FISIP UNTAN)

Related Posts