MNC Group : Gugatan JR ke MK, Ini Kata Wakil Ketua KPID DKI Jakarta

zoom hmi

Webinar Lapmi HMI Cabang Pontianak via Zoom, Jum’at (18 September 2020).

Penyedia media penyiaran terbarukan yaitu berbasis internet diminta untuk mematuhi Undang-Undang (UU) penyiaran yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, ini untuk menghindari adanya konten yang melenceng dari Pancasila dan UUD 1945, serta menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet, tanpa terkecuali (lokal maupun asing) dengan sudut pandang hukum melalui UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 1, Ayat 2, yang tertulis :

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran,” demikian bunyi pasal tersebut. Hal tersebut tertuang dalam permohonan JR di MK yang diajukan oleh stasiun televisi, yakni RCTI dan iNews.

Menanggapi hal itu, Rizky Wahyuni, S.P., M.Si (Wakil Ketua KPID DKI Jakarta) yang saat itu menjadi narasumber pada kegiatan Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Pontianak, mengatakan bahwa JR yang diajukan MNC Group ke MK merupakan hak konstitusional seluruh rakyat. Siapa saja berhak mengajukan JR.

“Menurut saya apa yang dilakukan MNC Group tidak ada alasan sebenarnya bahwa TV konvensional sedang krisis kreativitas. Seluruh yang berkaitan dengan penyiaran perlu adanya pengawasan. Dalam hal ini tidak bisa diamanahkan ke KPI karena KPI masih berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002, sehingga tidak bisa menjangkau pengajuan JR,” ujarnya, Jum’at (18 September 2020).

Ia menuturkan bahwa hasilnya MK menilai pasal-pasal yang diajukan apakah video on demand (VoD) merupakan bagian dari penyiaran.

“Kita serahkan ke MK menafsirkan UU tersebut, kami dari KPI menunggu saja. Tapi kalau alasan krisis kreativitas MNC Group merupakan Group besar yang memiliki banyak sekali media selain Lembaga Penyiaran, saya pikir bukan itu alasannya dibalik pengajuan JR oleh MNC Group yang mengharuskan tunduk akan UU Penyiaran,” katanya.

Wakil Ketua KPID DKI Jakarta ini mengatakan akan menunggu hasil keputusan MK walaupun sebenarnya menjadi tanggung jawab KPI. Menurutnya tentu KPI perlu dibekali senjata untuk mengawasi ribuan konten dan perlu waktu panjang.

Rizky Wahyuni menambahkan bahwa pengawasan konten media penyiaran berbasis internet di semua media punya laporan report. Masyarakat bisa melakukan pengawasan secara mandiri untuk pengawasan terhadap konten yang tidak sesuai di semua flatform media digital. Ada tools report untuk melaporkan jika konten yang tidak sesuai dengan kaidah.

“Kalau untuk pengaturan, konten pun semua punya tools report. Misalnya di Instagram dan Facebook, ada beberapa yang tidak bisa dilihat karena direport masyarakat. Masyarakat dijadikan ujung tombak untuk mengawasi personal filter untuk mendapatkan informasi media internet,” pungkasnya.

Penulis : Zuliah Anggraini (Direktur Lapmi HMI Cabang Pontianak)

Related Posts