Afirmasi Guru P3K Untuk Pendidikan Bermutu

dr aswandi

UU RI No. 20/Thun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanahkan, “Setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”.

John Hetty, seorang guru besar pendidikan New Zeland mereview sebanyak 51.000 hasil penelitian untuk mencari apa-apa saja faktor yang mempengaruhi pendidikan bermutu, akhirnya menyimpulkan bahwa 50% pendidikan bermutu ditentukan oleh faktor guru, 45% ditentukan oleh faktor kurikulum, dan 43% ditentukan faktor pengajaran.

Sebuah studi di tahun 2007 mengenai prestasi belajar pada dua kelompok peserta didik yang memiliki kesamaan karakteristik, namun diajar oleh guru dengan kualitas keprofesionalan yang berbeda. Diketahui setelah 3 (tiga) tahun diajar oleh guru yang berbeda itu, terdapat perbedaan prestasi belajar peserta didik sebesar 56%. Murid yang diajar oleh guru profesional, selain prestasi akademik dan kepribadiannya lebih baik, mereka akan menjadi manusia pembelajar sekalipun kemudian di jenjang pendidikan berikutnya mereka tidak diajar oleh guru profesional. Demikian sebaliknya, peserta didik yang pernah diajar oleh guru yang kurang profesional, selain tidak memiliki prestasi akademik tinggi juga menjadi manusia yang mengalami kesulitan belajar sekalipun kemudian di jenjang pendidikan selanjutnya diajar oleh guru professional. Ketidakberdayaan pembelajaran tersebut secara permanen diwariskannya kepada generasi berikutnya dimana orang tua mewariskan ketidakberdayaan tersebut kepada anak-anaknya dan anak-anaknya mewariskan ketidakberdayaan tersebut kepada curu-cucunya, demikian seterusnya. Penelitian tersebut mengingatkan kita semua untuk lebih berhati-hati (cermat) memilih lembaga pendidikan (sekolah) bagi putera-putrinya, terutama dari aspek “Siapa Guru Anak-Anak Kita?”, maksudnya jangan terjebah memilih sekolah untuk anak-anak kita karena sebatas melihat asesoris bangunan gedungnya. Pengalaman penulis, membuktikan sekolah ramah dan nyaman bagi anak-anak kita. Bertanyalah kepada anak-anak kita, apakah mereka senang sekolah di sana?, dan faktor apa-apa saja yang membuat mereka senang?.

Tahun 2021 ini, pemerintah melakukan rekrutmen guru ASN melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) sebanyak 1 (satu) juta orang guru.

Guru P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Mereka memperoleh hak berupa gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Setidaknya terdapat dua alasan digunakan dalam penerimaan guru P3K tahun 2021 ini: (1) berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud RI mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 (satu) juta orang (di luar guru PNS yang saat ini mengajar) dan (2) upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak.

Namun sayangnya, kesempatan baik ini, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para calon guru P3K dan pemerintah daerah. Indikasinya antara lain, masih sedikit yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi ASN guru P3K ini. Hal ini dapat dipahami, antara lain tidak memperoleh tunjangan pensiun, ketidakpastian karier karena diperlakukan sistem kontrak, namun di pihak lain terutama bagi guru P3K berkinerja baik dan sangat diperlukan mendapat kesempatan berubah status ASN dari guru P3K menjadi guru PNS.    

Agar putera dan puteri baik negeri ini ikut berpartisipasi menjadi guru P3K, pemerintah memberikan beberapa afirmasi (penguatan dan penegasan) yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (1) semua guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K; (2) pemerintah daerah diberi hak mengajukan formasi sesuai kebutuhan; (3) setiap pendaftar diberi kesempaatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali; (4) Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar`mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi; (5) pemerintah pusat memastikan ketersediaan anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K; (6) biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud; (7) pemerintah mempertimbangkan usia dan pengalaman mengajar calon guru P3K. Asumsi yang digunakan bahwa “pengalaman merupakan suatu proksi dari mutu. Hal-hal yang tidak bisa diukur dengan tes harus dinilai. Pengalaman mengajar tersebut ada nilainya dan harus dihargai”, demikian Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud RI menegaskan. Kemendikbud RI memberi bonus niai kompetensi teknis bagi guru honorer peserta seleksi guru P3K, antara lain bonus 75 poin (15%) dari nilai maksimal 500 poin bagi mereka yang berumur minimal 40 tahun dan aktif mengajar minimal tiga tahun, bonus 50 poin (10%) bagi mereka yang diabilitas dan 500 poin (100%) bagi yang memiliki sertifikat pendidik.

Kebijakan afirmasi dengan bonus poin tersebut dirasakan kurang adil terutama terkait lama mengajar atau mengabdi bagi guru honorer, bukankah banyak guru honorer telah mengabdi lebih dari 15 tahun bahkan puluhan tahun, dihargai sama dengan guru honorer yang baru saja mengabdi selama 3 tahun; dan (8) bagi guru P3K yang memiliki kinerja baik dan diperlukan keberadaannya, dapat merubah status ASNnya dari guru P3K menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (Guru PNS).

Apapun kebijakan afirmasi diberikan harus bermuara pada terwujudnya pendidikan bermutu. Dan afirmasi tersebut didasarkan pada beberapa prinsip berikut ini: objektif atau tepat sasaran, berkeadilan tanpa diskriminatif, transparan dan akuntabel.

Penulis sependapat dengan bapak Nadiem Anwar Makarim bahwa penerimaan guru P3K tidak otomatis, melainkan melalui seleksi berdasarkan amanat undang-undang demi menjaga kualitas guru. Usia dan pengalaman mengajar menjadi bahan pertimbangan menurut penulis sudah tepat. Benar, jika dikatakan bahwa pengalaman merupakan proksi dari mutu dan profesionalisme. Jujur kita akui, profesi kedokteran seringkali dijadikan contoh oleh Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) dalam melahirkan guru profesional, seperti program kualifikasi guru dalam jabatan dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Penulis mengusulkan, pemberian poin-poin tersebut tidak semata-mata didasarkan pada lamanya guru honorer tersebut bertugas, melainkan lebih didasarkan pada sejauhmana guru honorer tersebut mengalami pertumbuhan dalam profesinya, tidak sedikit guru honorer tumbuh dan berkembang, mengalami kemajuan atau  profesionalisasi berkelanjutan melebihi guru PNS, demikian pula sebaliknya tidak sedikit guru honorer yang tetap jalan di tempat atau tidak mengalami pertumbuhan dalam keprofesionalannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertumbuhan keprofesionalan guru honorer dan guru PNS tersebut dapat diketahui melalui portololio yang kredibel atau dapat dipercaya, tidak menutup kemungkinan sebuah portopolio adalah asli tapi paslu (aspal). Dari portopolio yang kredibel tersebut potret calon guru P3K dapat diketahui. Penulis menyadari bahwa keinginan ini mudah diucapkan, namun sulit dilaksanakan (Penulis, Dosen FKIP UNTAN)

Related Posts