Seorang ibu di pedalaman Kalimantan Barat membuka ponselnya. Dalam waktu kurang dari lima menit, ia telah memperoleh nomor antrean bagi anaknya yang perlu diperiksa dokter spesialis di rumah sakit rujukan. Aplikasinya ringan, antarmukanya rapi, prosesnya cepat. Tetapi begitu layar ponsel ia matikan, persoalan yang sesungguhnya baru dimulai dimana perjalanan menuju rumah sakit itu masih harus ditempuh lewat jalan darat berjam-jam, kadang disambung penyeberangan sungai, sebelum akhirnya tiba di kota tempat dokter yang ia butuhkan berpraktik.

Teknologi berhasil mempercepat antrean. Ia belum tentu memperpendek jarak menuju pelayanan kesehatan.

Kisah semacam ini mudah ditemukan di banyak sudut Indonesia, dan ia menyimpan pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar soal aplikasi, apa sebenarnya yang kita maksud ketika mengucapkan kata “revitalisasi rumah sakit”?

Revitalisasi Bukan Sekadar Merenovasi dan Mendigitalkan

Dalam bahasa kebijakan, revitalisasi rumah sakit kerap diterjemahkan menjadi dua hal yang tampak paling mudah diukur yaitu bangunan yang diperbarui dan sistem digital yang dipasang. Gedung dicat ulang, ruang tunggu diperluas, lalu di sudut lobi berdiri layar sentuh untuk pendaftaran mandiri. Semua itu penting, tetapi bila revitalisasi berhenti di situ, ia baru menyentuh permukaan.

Revitalisasi yang sesungguhnya semestinya dimaknai sebagai transformasi menyeluruh atas cara rumah sakit melayani manusia bagaimana pasien di pelosok bisa dijangkau, bagaimana data medisnya mengalir tanpa hambatan antar fasilitas, bagaimana rujukan berjalan tanpa pasien harus membawa map berkas ke mana-mana, dan bagaimana seorang perawat di puskesmas kecamatan bisa berkomunikasi dengan dokter spesialis di kota provinsi tanpa harus menunggu pasien dipindahkan lebih dulu. Digitalisasi punya peran penting di sini, tetapi perannya adalah sebagai instrumen, bukan sebagai tujuan akhir.

Kekeliruan yang sering terjadi adalah mengukur keberhasilan transformasi digital kesehatan dari hal-hal yang tampak seperti jumlah aplikasi yang diluncurkan, banyaknya monitor digital di ruang tunggu, atau kecepatan sistem antrean daring. Padahal ukuran yang lebih jujur seharusnya adalah hal-hal yang dirasakan pasien secara langsung dengan apakah akses kesehatan lebih mudah, pelayanan lebih merata, rujukan lebih cepat, data pasien saling terhubung, serta keselamatan dan pengalaman pasien meningkat. Digitalisasi administrasi merupakan langkah awal, tetapi belum cukup untuk mewujudkan revitalisasi rumah sakit yang sesungguhnya.

Kalimantan Barat: Potret Kecil dari Persoalan Besar

Kalimantan Barat adalah tempat yang baik untuk melihat persoalan ini secara jernih bukan karena daerah ini istimewa, melainkan justru karena karakteristiknya mewakili banyak wilayah lain di Indonesia. Provinsi ini memiliki wilayah luas, perbatasan dengan Malaysia, jaringan sungai sebagai jalur transportasi utama, serta daerah yang koneksi internetnya masih terbatas.

Di tengah kondisi geografis semacam itu, ketersediaan dokter spesialis menjadi persoalan nyata. Sebagai gambaran, provinsi ini baru memiliki 42 dokter spesialis anestesi untuk melayani 58 rumah sakit pemerintah dan swasta yang tersebar di wilayah perbatasan, pesisir, dan pedalaman sebuah rasio yang timpang, mengingat anestesi adalah spesialisasi kunci yang menentukan apakah rumah sakit daerah mampu melakukan tindakan bedah sama sekali. Perguruan tinggi negeri di Kalimantan Barat, yaitu Universitas Tanjungpura  baru membuka program studi spesialis Anestesiologi pertamanya di provinsi ini pada 2026, .langkah yang diharapkan mampu mempercepat pemerataan dokter spesialis, sekaligus menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya jumlah dokter, tetapi distribusinya.

Pola serupa terlihat di provinsi lain Pulau Kalimantan, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mencatat sebaran dokter spesialis di wilayahnya masih terkonsentrasi di Samarinda dan Balikpapan, sementara kabupaten seperti Mahakam Ulu baru memiliki segelintir dokter spesialis untuk seluruh wilayahnya. Di Kalimantan Utara, Ombudsman RI bahkan mendesak pemerintah pusat memprioritaskan penempatan dokter bedah saraf di rumah sakit rujukan utama perbatasan, sambil mendorong penguatan standar rujukan darurat dan optimalisasi telemedicine agar administrasi tidak menghambat penanganan pasien yang membutuhkan kecepatan.

Persoalan ini bukan monopoli Kalimantan. Di Papua, NTT, Maluku, dan gugusan wilayah kepulauan lain, cerita yang berulang hampir serupa yaitu pasien harus menempuh perjalanan panjang lintas darat, laut, bahkan udara untuk mencapai layanan spesialistik ditambah tenaga kesehatan enggan ditempatkan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) karena keterbatasan infrastruktur dan rasa aman sementara satu studi kebijakan mengenai jejaring pengampuan layanan rujukan menemukan bahwa maldistribusi sumber daya manusia kesehatan bukan semata soal kekurangan jumlah, melainkan juga rendahnya insentif nonfinansial, minimnya infrastruktur pendukung, dan pengalaman “culture shock” yang dialami tenaga medis saat ditugaskan jauh dari kota asal mereka. Kalimantan Barat, dengan demikian, bukan pengecualian. Ia adalah cermin dari tantangan struktural yang dihadapi hampir seluruh wilayah luar Pulau Jawa.

Ketika Digitalisasi Disalahpahami sebagai Tujuan

Di titik inilah kritik terhadap paradigma perlu disampaikan bukan kepada program pemerintah, melainkan kepada cara kita memahami esensi digitalisasi itu sendiri. Ada kecenderungan menilai kemajuan transformasi digital kesehatan dari indikator yang tampak megah di permukaan. Dimana kita hanya melihat berapa banyak aplikasi telah diluncurkan, berapa rumah sakit memasang layar antrean elektronik, atau seberapa modern tampilan situs webnya. Padahal yang paling dibutuhkan masyarakat di wilayah seperti Kalimantan Barat jauh lebih sederhana namun jauh lebih sulit dipenuhi seperti dokter yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka, fasilitas yang merata, sistem rujukan yang efisien, dan data kesehatan yang benar-benar saling terhubung antarfasilitas.

Pemerintah sendiri telah membangun fondasi ke arah itu. Sejak awal 2023, Kementerian Kesehatan mentransformasikan platform PeduliLindungi menjadi SATUSEHAT, platform interoperabilitas data kesehatan nasional yang diwajibkan bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Perkembangannya cukup pesat dimana data Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 96 persen rumah sakit telah menerapkan Rekam Medis Elektronik, dan sekitar 92 persen di antaranya telah terhubung ke SATUSEHAT.

Namun angka partisipasi yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas integrasi yang setara. Sejumlah kajian menyoroti bahwa banyak sistem rekam medis elektronik di lapangan masih berhenti pada fungsi dasar pencatatan, belum menyentuh interoperabilitas penuh atau pengintegrasian data klinis lintas departemen dimana salah satu akar masalahnya adalah belum meratanya pemahaman standar implementasi antara manajemen, tenaga klinis, dan tim teknis. Ini bukan kegagalan teknologi, melainkan pengingat bahwa digitalisasi sejati menuntut lebih dari instalasi sistem, ia menuntut kesiapan organisasi dan pemahaman bersama tentang tujuan di baliknya.

Jika demikian, seperti apa revitalisasi rumah sakit yang benar-benar menjawab kebutuhan Indonesia? Jawabannya bukan sekadar menghadirkan aplikasi baru atau sistem antrean daring. Digitalisasi harus dimaknai sebagai upaya membangun layanan kesehatan yang saling terhubung, sehingga teknologi tidak berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar mempermudah pelayanan.

Melalui SATUSEHAT dan Rekam Medis Elektronik, riwayat kesehatan pasien seharusnya dapat diakses secara aman oleh tenaga medis di berbagai fasilitas tanpa pasien harus berulang kali menceritakan kondisi kesehatannya. Di wilayah seperti Kalimantan Barat, digitalisasi juga perlu diwujudkan melalui telemedicine dan sistem rujukan yang terintegrasi agar masyarakat tidak selalu menempuh perjalanan panjang hanya untuk memperoleh penanganan awal. Dengan kata lain, teknologi tidak boleh hanya memindahkan antrean dari loket ke layar ponsel, tetapi juga memperpendek jarak menuju layanan kesehatan.

Namun, transformasi digital tidak akan berarti tanpa penguatan pelayanan primer dan pemerataan tenaga kesehatan. Puskesmas sebagai garda terdepan harus mampu terhubung dengan rumah sakit rujukan, sementara pemerataan dokter spesialis perlu terus diperkuat melalui investasi pendidikan dan distribusi SDM yang lebih adil. Pada akhirnya, revitalisasi rumah sakit harus tetap berlandaskan human-centered care, yaitu menjadikan pengalaman dan keselamatan pasien sebagai ukuran utama keberhasilan. Sebab secanggih apa pun teknologi yang dimiliki, rumah sakit akan tetap dinilai dari kemampuannya menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, bermutu, dan manusiawi.

Semua langkah ini memerlukan satu prasyarat mendasar yang kerap luput dari pembicaraan: pemerataan infrastruktur internet. Selama sinyal belum stabil di banyak kecamatan Kalimantan Barat dan wilayah 3T lain, secanggih apa pun sistem yang dibangun di pusat, ia tidak akan pernah benar-benar sampai ke ujung yang paling membutuhkannya.

Ada satu hal yang perlu terus diingat setiap kali kita membicarakan transformasi digital kesehatan: teknologi hanyalah alat, dan alat tidak pernah menyembuhkan siapa pun dengan sendirinya. Yang menyembuhkan adalah sistem yang menghubungkan alat itu dengan tangan tenaga kesehatan, dengan jalan yang bisa dilalui pasien, dan dengan kebijakan yang memastikan tidak ada warga negara yang harus membayar jarak geografisnya dengan nyawa.

Revitalisasi rumah sakit yang sesungguhnya bukan diukur dari secanggih apa aplikasi yang dipasang di lobinya, melainkan dari sejauh mana ia mampu mendekatkan pelayanan kepada mereka yang selama ini paling jauh darinya seperti warga di tepian sungai Kapuas, di kampung-kampung perbatasan Kalimantan, di pulau-pulau kecil Maluku, dan di dataran tinggi Papua.

Rumah sakit masa depan bukanlah rumah sakit yang memiliki aplikasi paling canggih, melainkan rumah sakit yang mampu memastikan setiap warga, di mana pun mereka tinggal, memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan mendapatkan pelayanan yang bermutu. Ketika teknologi berhasil mempersempit kesenjangan itu, saat itulah revitalisasi rumah sakit benar-benar menemukan maknanya dan pada saat itu pula, masyarakat sehat yang menopang Indonesia kuat bukan lagi sekadar tema lomba, melainkan kenyataan yang dijalani setiap hari oleh warganya.

Penulis : Desnanda Rinaldi Pratama