FGD dan Seminar bertajuk “Peran Akademisi dan Masyarakat Pulau Kecil Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Kelautan Kalimantan Barat” telah terlaksana pada hari selasa (21/11/2023) di Ruang Theater 1 Gedung Konfrensi Untan.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua LP2M Universitas Tanjungpura, Dr. Ir. Ing. Eka Pribadi, M.T dan dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten (Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang).
Kegiatan dimulai dengan sesi penyampaian hasil kerja sama yang telah dilakukan oleh DKP Kalbar, Yayasan Webe Konservasi Ketapang, dan PS Ilmu Kelautan Untan dalam upaya pemanfaatan kawasan konservasi laut di Kalimantan Barat.
Selain itu, di sesi yang sama ini dipaparkan juga rencana program tahun 2024 untuk pengembangan pariwisata yang berbasis pendidikan konservasi laut dengan judul ekspedisi pelayaran pendidikan seri pesisir pulau kecil Kepulauan Karimata dan Kendawangan serta seri Kubu Raya Estuary Cruise. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah nilai manfaat kawasan konservasi bagi masyarakat pesisir Kalimantan Barat.
Pada sesi FGD, diskusi dibuka dengan pemaparan mekanisme dan aturan dalam pengelolaan kawasan konservasi kelautan di Kalimantan Barat oleh Kabid Kelautan DKP Kalbar, Dionisius Endy. Beliau menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan oleh para pihak perlu dilegalkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
“Panduan kita bersama atau landasan hukum menyatakan bahwa tanah air udara dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Artinya ada aturan dan mekanisme yang perlu dijalankan. Ketika ada aktifitas yang ingin dilakukan maka perlu ada perjanjian kerja sama dengan pengelola kawasan” ungkap pak Endy.
Terkait pemanfaatan area konservasi laut, sektor pariwisata merupakan sektor yang berfokus pada jasa pemanfaatan tanpa mengambil objek konservasi secara langsung. Kadis Porapar Kubu Raya menyatakan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan di kawasan konservasi laut Kalimantan Barat dengan menerapkan konsep keberlanjutan.
“Pariwisata memiliki potensi yang sangat besar dimana sektor ini penyumbang devisa negara terbesar setelah batubara dan cpo. Oleh sebab itu pengelolaan pariwisata di kawasan konservasi laut harus menerapkan konsep yang berkelanjutan” Ujar Kadis Porapar Kubu Raya.
Tasfirani, Kepala Bappeda Kayong Utara menyambung diskusi dengan menekankan perlunya peran multi pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi. Beliau menyorot pada peran akademisi yang harus terus didorong sehingga dapat menjadi basis dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah.
“Pengelolaan kawasan konservasi laut sebaiknya dilakukan oleh multi pihak, ada pemerintah, ada akademisi, ada masyarakat, ada media. Peran akademisi perlu dikuatkan karena pemerintah daerah memerlukan riset sebagai basis kebijakan” ujarnya.
Menggapi hal tersebut, Ikha Safitri Dosen Ilmu Kelautan FMIPA Untan menyatakan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa baiknya tidak hanya tersimpan di perpustakaan atau terpublikasi di jurnal ilmiah berkala. Ia mengharapkan ada forum dimana akademisi dapat menyampaikan hasil penelitiannya di hadapan pemerintah daerah.
“Tugas akademisi adalah tridharma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarkat. Untuk bidang penelitian, kami perlu forum seperti ini untuk menyampaikan hasil yang sudah diperoleh ke hadapan pemerintah sehingga penelitian kami tidak hanya menjadi artikel yang dipublikasi di jurnal” Ujar bu Ikha.
Sebagai penutup diskusi, Dionisius Endy Vietsaman Kabid Kelautan Prov Kalbar menyampaikan bahwa forum diskusi ini sangat mengesankan.
Ia menyatakan bahwa forum ini tidak ditemukan di provinsi lain selain Kalbar.
“Akitifitas ini, saya boleh kasih tau! Tidak ada di Kepuluan Riau, tidak ada di Kalteng, tidak ada di provinsi lain, karena cuma di Kalbar yang mau perhatiin.”
Ia lanjut menyampaikan harapan dari kegiatan ini adalah terwujudnya PKS dengan para pihak seperti FMIPA Untan, MSP Untan, Teknik Kelautan Untan, MSP UNU, UMP, dan IAIN.
“Untuk membentuk bonding yang kuat dalam pengelolaan KKPD, seluruh aktivitas perlu diikat dengan sah melalui PKS. Saya berharap ujung dari kegiatan ini adalah terbentuknya PKS sehingga seluruh aktivitas dan hasil yang lahir dari aktivitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara sah.” pungkasnya.
